Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan sikap kelembagaan terkait penanganan bencana. Pimpinan DPR mendesak agar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebencanaan nasional dilakukan secara terpadu oleh berbagai kementerian dan lembaga. Mengingat posisi Indonesia di Cincin Api Pasifik, negara ini rentan terhadap gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan bencana hidrometeorologi, dengan karhutla menambah kompleksitas masalah. Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Ia mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali sektor utama yang mengoordinasikan seluruh pihak, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh BNPB. DPR juga menyoroti dampak jangka panjang bencana terhadap warga, termasuk kesehatan dan pendidikan. Selain itu, DPR akan menelusuri dugaan alih fungsi lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat menjadi kebun sawit dan meminta kajian mendalam terhadap wacana penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. DPR berkomitmen mengawasi dan mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana.
Source : Detik
Photo : Detik
Aussi couvert par : Antara News
