Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya telah terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial digital pada awal 2027. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Proses ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, guna memperkuat verifikasi data di lapangan. Sistem ini memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai mekanisme verifikasi biometrik untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Saat ini, program percontohan telah mencakup 11 wilayah di Jawa Barat. Pemerintah juga akan mengoptimalkan platform Sapawarga dan melibatkan Komunitas Informasi Masyarakat untuk mempermudah akses serta sosialisasi kepada warga. Erwan menekankan pentingnya peran aktif perangkat RT dan RW dalam pendataan agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan tanpa adanya bias kepentingan pribadi.
Source : Detik
Photo : Detik
